Mengenal Posluhdes dan Fungsinya dalam Pembangunan Sektor Pertanian

0
20

Koranpurworejo.id – Desa adalah suatu wilayah yang kegiatan utama warganya bertumpu pada sektor pertanian. Di Kabupaten Purworejo yang meliputi 16 kecamatan, 494 desa, sektor pertanian beserta kehutanan dan perikanan total berkontribusi sebesar 25,99 % bagi pendapatan daerah dari 17 sektor lapangan usaha yang ada (Data BPS Purworejo 2017). Tentu ini modal berharga yang perlu terus-menerus dikembangkan. Nah untuk menggenjot sektor pertanian, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui pembentukan Pos Penyuluh Desa (Posluhdes) di setiap desa.

Dasar hukum pembentukan Posluhdes, yakni UU nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. UU tersebut menyatakan bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia. Bab V pasal 8 Ayat 5 UU ini menjelaskan jika kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat nonstruktural. Selanjutnya pada bab V pasal 16 Ayat 1 disebutkan pos penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Dengan kata lain Posluhdes merupakan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) terkecil dengan pengelola para petani di desa atau kelurahan setempat.

Pembentukan Posluhdes tak terlepas pada kenyataan permasalahan pertanian yang semakin lama semakin kompleks di tengah era pasar bebas. Petani lokal dituntut tak hanya sekedar menghasikan produk pertanian dalam kuantitas besar untuk memenuhi konsumsi masyarakat semata. Petani juga perlu terus meningkatkan kualitas serta memperluas varian produknya, sehingga tidak kalah bersaing dengan produk para pesaing lintas negara. Karena itulah konsistensi kegiatan penyuluhan masalah teknik meningkatkan produktivitas dan mutu pertanian menjadi keharusan yang tak terelakkan lagi.

Advertisment

Adapun fungsi Posluhdes adalah sebagai berikut:

1. Menyusun programa penyuluhan di tingkat desa/kelurahan.

2. Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan

3. Menginventarisasi permasalahan pertanian di desa / kelurahan setempat dan pemecahannya.

4. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

5. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

6. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis temu lapang dan metoda penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

7. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan

8. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

 

Agar mampu melaksanakan fungsinya secara optimal, Posluhdes tentu membutuhkan support dana, maupun support kebijakan. Pada Diklat Posluhdes di BPSDM-TAN BUN Soropadan, Temanggung tanggal 13 – 15 desember 2017 lalu disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Posluhdes dapat menggunakan Dana Desa(DD) melalui suatu perencanaan yang masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDES) atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Perencanaan itu harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) menuju pada rintisan Desa Mandiri atau Berdikari. Oleh sebab itu, bagi Posluhdes yang telah terbentuk kepengurusannya diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa di tempat masing-masing. Tak lain supaya kegiatan-kegiatan Posluhdes yang mendorong percepatan kemajuan pembangunan di sektor pertanian lekas terealisasi, sehingga memberi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat desa, khususnya dan seluruh warga negara Indonesia pada umumnya. (Sri Widowati Retno Pratiwi)

 

Referensi :
Materi DIKLAT POSLUHDES BPSDM-TAN BUN Soropadan, Temanggung 13 – 15 desember 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here